Suprawito

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Email: das_wito@yahoo.com

 

PEMBAHASAN

  1. Analisis Terhadap Asas-asas Perjanjian dalam KUHPerdata

     Bellefroid berpendapat bahwa, asas hokum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir, yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum.

       Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya. Dengan kata lain masing-masing asas tidak berdiri dalam kesendiriannya, tetapi saling melingkupi dan melengkapi keberadaan suatu kontrak. Ketidak seimbangan dalam klausula perjanjian baku yang dibuat lessor yang berkedudukan lebih kuat, sering kali nilai keadilan dalam perjanjian tersebut diabaikan karena lessor lebih menonjolkan hak-haknya dan menekankan kewajiban lessee.

      Sewa guna usaha (leasing) khususnya Financial Lease yang pada dasarnya untuk membantu dan sebagai jalan keluar bagi mereka yang kurang mampu untuk memperoleh barang modal, lebih menjamin hak salah satu pihak yaitu lessor sebagai pihak yang membuat perjanjian dan kedudukan ekonominya lebih kuat dalam mewujudkan kebebasan berkontrak menurut pemahaman sendiri yang tanpa batas, tanpa memperhatikan asas-asas hukum perjanjian yang lain secara benar.

  1. Analisis Klausula Baku Menurut UU No.8 Tahun 1999

      Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Bab IV buku III KUHPerdata Pasal 1320, undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secxara bebas membuat dan melaksanankan perjanjian sepanjang keempat unsure tersebut terpenuhi.

      Berkaitan dengan perjanjian leasing yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dan masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk perjanjian tak bernama karena  tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi terdapat pada masyarakat yang menghendaki transaksi bisnis cepat, efisien dan efektif.

    Peraturan Undang-undang yang mengatur tentang klausula baku adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana dalam pasal 1 butir (10) menentukan :

       Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

      Sedangkan undang-undang konsumen tidak mengenal dan memberikan definisi tentang perjanjian baku itu sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang klausula-klausulanya telah ditetapkan terlebuh dahulu oleh salah satu pihak sepanjang perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan atau memuat klausula sebagaiman yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat 1.

         Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga tidak mengenal adanya istilah klausula eksonerasi, yang ada adalah istilah klausula baku sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) yang hanya menekankan pada prosedur pembuatan yang bersifat sepihak bukan menjelaskan mengenai isinya. Secara umum klausula eksonerasi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sehingga ketetntuan yang membatasi klausula eksonerasi adalah pasal 1337 KUHPerdata, yang menentukan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

KESIMPULAN

         Klausula yang terdapat dalam Pasal 10 Perjanjaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) oleh PT.Verena Multi Finance Tbk dengan lesseenya yang menentukan pengalihan piutang dari cident (lessor lama) kepada cessionaris (lessor baru) tanpa memberitahukanya kepada cessus (lessee) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata khususnya Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan atau persetujuan adanya cessie kepada cessus (lessee). 

       Ketentuan klausula Pasal 10 dan Pasal 11 yang dibuat oleh PT.Verena Multi Finance Tbk bertentangan dengan undang-undang, maka klausula tersebut “batal demi hukum”, dan ketentuan klausula tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun dan mengikat siapapun.

SARAN

     Demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) hendaknya ada undang-undang tersendiri yang mengatur secara khusus tentang sewa guna usaha (leasing),perjanjian sewa guna usaha (leasing) seharusnya dibuat oleh notaris agar bisa memperikan pertimbangan hukum terhadap para pihak, atau dalam bentuk perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana perjanjian yang obyeknya hak atas tanah untuk menjaminkeseimbangan, kepastian hukum dan keadilan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono, Herlien, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

______________, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2007, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus,M, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban,Surabaya.Harahap, Yahya, 2007, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Martokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Melati Hatta, Sri Gambir, 2000, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, PT Alumni, Bandung.

Meliala, S.Djaja, 2008, Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdata, Nuansa Aulia, Bandung.

Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, 2010,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satrio, J, 1999, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang, PT ALUMNI, Bandung.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Suharnoko, Hartati, Endah, 2005, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cissie, Kencana, Jakarta.

Widjaja,Gunawan & Yani, Ahmad, 2010, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yudha Hernoko, Agus, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta.

 

DAFTAR KELOMPOK :

1. AAN ADE SAPUTRO (20212004)

2. ANDRIANTO CHANDRA M.P (20212849)

3. ROSMAWATI (26212697)