Suprawito

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Email : das_wito@yahoo.com

 

Abstrak

             Perkembangan Sewa Guna Usaha (leasing) di Indonesia sangat pesat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagi penunjang perekonmian dan perdangangan. Namun kondisi ini tidak didukung dengan undang-undang yang secara khusus, jelas dan rinci mengaturnya yang mengakibatkan dalam penyusunan klausula perjanjian hanya berorientasi pada asas-asas perjanjian saja. Sebagaimana klausula yang dibuat oleh PT. Verena Multi Finance Tbk tetap sah namun bertentangan dengan perundang-undangan yang akan merugikan lesse akibat perjanjian baku yang dibuat oleh lessor.

PENDAHULUAN

        Sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang terus meningkat yang mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Bagi masyarakat yang bermodal cukup atau mampu, akan membeli barang secara tunai tetapi bagi mereka yang bermodal terbatas atau bahkan tidak mempunyai modal sama sekali dapat memperolehnya dengan cara sewa guna usaha (Leasing).

        Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hokum berlakunya leasing di Indonesia tidak mengatur secara rinci bagaimana pihak pelaku ,leasing menentukan bentuk perjanjian. Demikian pula Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) tidak mengenal adanya istilah perjanjian leasing. Dalam pembuatan perjanjian leasing di Indonesia dilaksankan berdasarkan pada ketentuian Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan dan dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif yang kemudian timbulah istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (standard contract).

        Sebagai contoh, klausula baku yang sangat merugikan adalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Verena Multi Finance Tbk dengan debiturnya, dalam Pasal 10 ditentukan:

Semua piutang KREDITUR tehadap DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN ini dan perjanjian lainya diantara DEBITUR dan KREDITUR dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihak lain siapapun adanya dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan dimuka atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara lain apapun juga. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka seluruh hak KREDITUR yang timbul karena PERJANJIAN ini beralih secara mutlak kepada pihak yang menerima pengalihan dimaksud tanpa kecuali apapun.

Demikian juga Pasal 11 yang menentukan:

            Semua kuasa tersebut didalam akta ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, serta tidak berakhir karena sebab sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUHPerdata, maupun karena alasan/sebab apapun, selama DEBITUR masih mempunyai hutang kepada KREDITUR, atau belum memenuhi semua kewajibanya terhadap KREDITUR.Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan untuk dapat dilakukan pembahasan dalam artikel ini adalah bagaimana kesesuaian klausula yang terdapat dalam pasal 10 dan pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Verena Multi Finance Tbk menurut KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Daftar Pustaka

 Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono, Herlien, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

______________, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2007, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus,M, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban,Surabaya.Harahap, Yahya, 2007, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Martokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Melati Hatta, Sri Gambir, 2000, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, PT Alumni, Bandung.

Meliala, S.Djaja, 2008, Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdata, Nuansa Aulia, Bandung.

Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, 2010,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satrio, J, 1999, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang, PT ALUMNI, Bandung.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Suharnoko, Hartati, Endah, 2005, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cissie, Kencana, Jakarta.

Widjaja,Gunawan & Yani, Ahmad, 2010, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yudha Hernoko, Agus, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta.

 

DAFTAR KELOMPOK :

1. AAN ADE SAPUTRO (20212004)

2. ANDRIANTO CANDRA M.P (20212849)

3. ROSMAWATI (26212697)